IKNPOS.ID – Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) masih terkepung banjir. Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah lebih struktur untuk menangani banjir yang mengepung Samarinda lebih dari tiga hari itu.
Pemprov Kaltim menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) membentuk tim terpadu dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan sejumlah penanganan.
Langkah yang akan diambil di antaranya akan membangun tanggul Sungai Karang Mumus dan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai itu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, pembentukan tim terpadu melibatkan Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Ketiganya telah melakukan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah tepat dalam menangani banjir.
Menurut, Andi Harun kolaborasi dan pembentukan tim terpadu telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang akan ditandatangani minggu depan.
“Kami bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) membentuk tim terpadu untuk menangani banjir secara lebih terstruktur,” kata Andi Harun Kamis 30 Januari 2025.
Pemkot Samarinda berencana membangun tanggul Sungai Karang Mumus. Konsekuensi dari pembangunan tanggul tersebut adalah relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus.
Relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus akan dilakukan dengan pendekatan sosial yang matang
Andi Harun berjanji bahwa relokasi ini akan dilakukan dengan pendekatan sosial yang matang, termasuk memberikan ganti rugi.
“Ada warga yang memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut. Kita harus komunikasikan secara perlahan dan efektif, termasuk terkait ganti rugi. Penanganan sosial ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.
Penyebab banjir lainnya yang diperhatikan pemerintah saat ini adalah pembukaan lahan yang tidak terkendali, terutama di kawasan Juanda, Loa Bakung, dan Panjaitan.
Menurut Andi Harun, tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir.
