IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi memulai proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan.
Jalan bebas hambatan ini merupakan bagian dari segmen 1A proyek tol IKN yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Balikpapan dan ibu kota baru Indonesia.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembebasan lahan di segmen 1A menjadi tantangan tersendiri karena lokasinya berada di tengah kota.
Related Post
“Proses ini menjadi tantangan tersendiri karena lokasi segmen 1A berada di tengah kota,” ujar Basuki di Balikpapan, dikutip Antara, Rabu 29 Januari 2025.
Tol ini dirancang bersebelahan dengan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda untuk mempercepat akses menuju IKN.
Saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan bersama instansi terkait tengah mempercepat penetapan lokasi (penlok) agar pembebasan lahan dapat segera terealisasi.
Progres Pembangunan Tol IKN
Basuki menjelaskan bahwa untuk segmen 1B, konstruksi sudah mulai dikerjakan. Sementara itu, pembayaran lahan di segmen tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan.
“Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembebasan lahan ini. Mereka menyambut baik rencana pembangunan tol yang akan meningkatkan konektivitas Balikpapan dengan IKN,” tambahnya.
Selain segmen 1A dan 1B, progres pembangunan segmen lain, seperti 3A dan 3B, telah mencapai 60 persen.
Sementara itu, segmen 5A, 5B, 6A, dan 6B yang menuju IKN ditargetkan rampung pada Juli 2025. Namun, target tersebut belum mencakup segmen 1A dan 1B yang masih dalam tahap awal pembebasan lahan.
Basuki juga menyebut bahwa ada tantangan terkait pendanaan akibat kebijakan penghematan pemerintah.
“Saya sudah mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta dukungan penyelesaian tol segmen 1A, 1B, 3A, 3B, 6A, dan 6B,” katanya.
Ia berharap proyek ini tidak terdampak kebijakan penghematan, atau setidaknya mendapat relaksasi jadwal penyelesaian hingga tahun 2026.
Terverifikasi Dewan Pers