IKNPOS.ID – Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, Pemkot Balikpapan belum dapat melakukan langkah-langkah implementasi karena program ini sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa hingga kini Pemkot Balikpapan hanya bertindak sebagai penerima manfaat program MBG.
Related Post
“Untuk daerah, belum ada arahan pasti soal alokasi anggaran yang harus disiapkan. Semua pelaksanaan dan dana berasal dari pusat,” ujar Agus Budi.
Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2025, program MBG tidak tercantum sebagai prioritas anggaran.
Namun, dalam informasi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengalokasikan dana dari pos belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung program tersebut.
Agus Budi juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) ataupun surat instruksi resmi dari Kemendagri mengenai nominal anggaran yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami selalu mempertanyakan hal ini dalam setiap pertemuan dengan Kemendagri, tetapi jawabannya masih sama, yaitu diminta menunggu arahan lebih lanjut,” katanya.
Meski demikian, Agus Budi menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan siap mendukung penuh program MBG jika juknis dan arahan resmi telah diterima.
“Kami mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, program MBG telah mulai dilaksanakan di Kota Samarinda pada Senin (20/1/2025). Namun, pihak Pemkot Balikpapan belum mengetahui secara pasti apakah program tersebut didanai sepenuhnya oleh pusat atau melibatkan dana dari APBD daerah masing-masing.
“Bisa jadi pemerintah daerah lain sudah mengantisipasi dan menyiapkan anggaran lebih awal, mengingat isu MBG sudah lama dibahas,” jelas Agus Budi.
Terverifikasi Dewan Pers