IKNPOS.ID – Lembaga pendidikan India diundang untuk membuka layanan di Indonesia. Ini sebagai bentuk penguatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan.
Yang mengundang adalah Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu, 25 Januari 2025.
“Di sektor pendidikan, kami juga berterima kasih atas bantuan yang Anda berikan kepada kami dalam meningkatkan jumlah siswa kami untuk dikirim ke India, dan juga mengundang lembaga-lembaga kelompok India untuk membuka lembaga di Indonesia,” ujar Prabowo.
Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan India memperkuat kerja sama di sejumlah sektor.
Termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, digital, kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan energi.
Presiden juga mengungkapkan diskusi dengan para pemimpin industri India berjalan sukses dan menghasilkan pembahasan rinci mengenai peningkatan partisipasi India dalam perekonomian Indonesia.
Di sektor ekonomi, Prabowo telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses birokrasi, serta memangkas regulasi yang berlebihan untuk mendukung kepentingan bilateral kedua negara.
“Saya telah memberikan arahan, dan saya akan terus memberikan arahan bahwa kita perlu meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi dengan India,” terang Prabowo.
Presiden turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya selama kunjungan di India
Prabowo berharap kunjungan ini menjadi awal baru dalam mempercepat program kerja sama dan mempererat persahabatan antara Indonesia dan India.
Presiden juga berharap dapat memberikan sambutan yang sama hangatnya bagi para pemimpin India saat berkunjung ke Indonesia di masa mendatang.
Presiden Prabowo bertemu dengan PM Modi di Hyderabad House, Sabtu, dalam rangka kunjungan kenegaraannya di India pada 23–26 Januari 2025.
Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.
Terverifikasi Dewan Pers