IKNPOS.ID – Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagian besar masuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sedangkan, Kabupaten Penajam Paser Utara ((PPU) hanya sebagian masuk dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
DPRD Kukar pun merasa perlu sharing dengan PPU dan ingin tahu terkait sokongan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kedua wilayah yang masuk IKN ini.
Related Post
Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Khairil Achmad mengatakan, kedatangan legislator Kukar untuk menyatukan pemahaman dalam mengoptimalkan program-program strategis dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Menurutnya, keberadaan dan pengembangan IKN membuat setiap kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan program prioritas pemerintah pusat.
“Pada dasarnya kami di daerah membuka diri mengusulkan apa yang menjadi program prioritas dan dikaitkan dengan program prioritas nasional, sehingga saling terkait,” kata Khairil, usai menerima kunjungan anggota DPRD Kutai Kartanegara, Rabu 22 Januari 2024.
Upaya lain yang dilakukan Pemkab PPU yakni mengalokasikan anggaran dari hal-hal yang menjadi prioritas.
“DPRD Kukar banyak menanyakan bagaimana dukungan penganggaran dan pemerintah seperti apa, kami menyampaikan setiap program yang diusulkan daerah dan pusat harus terkoneksi,” ujarnya.
Dari usulan Pemkab PPU, lanjutnya, yang mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat terdiri Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk perumahan.
Bantuan RTLH pada 2024 lalu sebanyak 250 rumah. Ditambah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim dalam penanganan kawasan kumuh di dua kelurahan, yakni Penajam dan Sepaku dengan anggaran Rp 6 miliar.
“Di Kecamatan Penajam ada di Pasar Lama, Gang Buaya, Kerok Laut, Kayu Api. Sedangkan Sepaku yaitu di Maridan dan Tanjung Harapan,” bebernya.
Pada penanganan kawasan kumuh difokuskan pada infrastruktur dasar masyarakat seperti drainase, sanitasi dan air bersih.
Terverifikasi Dewan Pers