IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Dibutuhkan tambahan anggaran Rp3,6 triliun untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan sepanjang 65 km ini. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 2 triliun untuk pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Kasatker Pelaksanaan Pembangunan IKN 1, Andre Sahat Sirait, proyek ini menggunakan sistem paket pekerjaan multi-tahun sejak 2023 hingga 2025. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun, namun anggaran yang tersedia di 2025 hanya Rp 2 triliun.
“Ini paket multi-tahun, dari 2023 sampai 2025. Tahun ini anggaran sebesar Rp 2 triliun, tetapi total kebutuhan sekitar Rp 5,6 triliun,” ujar Andre, seperti dikutip dari Beritasatu, Kamis, 23 Januari 2025.
Andre menegaskan meskipun tambahan anggaran tidak terealisasi, proyek akan tetap berjalan. Pemerintah merencanakan relaksasi anggaran, dengan memindahkan kebutuhan tambahan sebesar Rp 3,6 triliun ke tahun 2026.
“Jika tidak terealisasi di 2025, akan ada relaksasi. Artinya, anggaran akan dipindahkan ke 2026, tapi pekerjaan tetap berjalan. Anggaran Rp 2 triliun yang ada saat ini akan digunakan sepenuhnya di 2025,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, saat ini tengah dikerjakan 10 ruas jalan di wilayah KIPP IKN dan sekitarnya. Proyek tersebut mencakup pembangunan akses jalan sumbu barat, sumbu timur, dan jalan logistik dengan total panjang 65 kilometer.
