IKNPOS.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dapat menjadi percontohan dalam suksesnya pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah untuk Rakyat.
Hal ini disampaikan Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat, 17 Januari 2025. Rapat tersebut membahas program gotong royong membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTB.
“Saya memang memilih NTB sebagai percontohan,” ujar Fahri. Ia mengaku telah mengenal seluk-beluk provinsi tersebut. “Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana,” kata Fahri.
Wamen PKP juga berpesan agar Pemprov NTB dapat mengusulkan data yang akurat serta rencana program yang betul-betul matang dan terencana dengan baik dan mengingatkan agar pembangunan hunian tidak menggunakan lahan produktif yang dapat mengganggu program swasembada pangan.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menyambut baik penunjukan Provinsi NTB sebagai pilot project pembangunan dan menjelaskan bahwa pihaknya akan siap menyikapi dan menjemput bola setiap program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.
