IKNPOS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp0 khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendirikan bangunan tanpa beban biaya tambahan.
“Kami sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri yang melibatkan Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. Saat ini, sekitar 180 kepala daerah sudah menerbitkan peraturan kepala daerah untuk menerapkan PBG Rp0 bagi MBR,” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Rabu 22 Januari 2025.
Related Post
Tak hanya biaya, pemerintah juga mempercepat proses pengurusan PBG. Dari yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari, kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan menit di beberapa wilayah.
- DKI Jakarta: 17 menit.
- Kabupaten Sumedang: 1 jam.
- Tangerang: 1 jam.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, dalam memiliki tempat tinggal yang layak,” jelas Maruarar.
Sebagai bagian dari dukungan pemerintah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikenakan sebesar 5 persen, kini juga menjadi 0 persen alias gratis bagi MBR.
Maruarar menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini untuk membangun rumah.
Dalam upaya lebih lanjut untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan alih fungsi 7 tower Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada April 2025.
Selain itu, 3 tower tambahan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, juga akan diresmikan sebagai rusunawa.
Maruarar menyebut, Presiden meminta agar harga sewa rusunawa tersebut ditetapkan serendah mungkin untuk MBR.
“Presiden memberikan arahan agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat prioritas harga sewa yang sangat terjangkau sebelum diperuntukkan bagi kelompok lain,” ungkapnya.
Terverifikasi Dewan Pers