IKNPOS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono segera me-review para pengusaha yang sudah groundbreaking tetapi belum menjalankan proyeknya di Ibu Kota Nusantara (IKNO) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di-review yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun,” ujar Maruara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
Maruara akrab dipanggil Ara, meminta Basuki untuk menanyakan langsung secara baik-baik kepada para pengusaha terkait kelanjutan proyek yang telah groundbreaking tersebut.
Related Post
“Spaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak,” ujar mantan politisi PDIP Perjuangan itu.
Ara menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.
Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, OIKN tidak perlu menunggu atau memberikan waktu lagi kepada para pengusaha untuk kepastian membangun di IKN. OIKN harus bergerak cepat menanyakan satu per satu pengusaha yang telah melakukan graoundbreaking.
“Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” tukasnya.
Pengusaha yang belum menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.
Apabila tidak serius maka pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.
Dia juga mengusulkan agar para pengusaha itu diberi deadline untuk kepastian kapan akan membangun proyeknya di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers