IKNPOS.ID – Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan ambisinya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028.
Target ini diungkapkan Basuki usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2025.
“Targetnya satu, pada tahun 2028 IKN ini sudah dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia,” ujar Basuki.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Basuki mengungkapkan bahwa progres tahap awal pembangunan IKN untuk periode 2022–2024 telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp 89 triliun.
Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, seperti:
- Jalan tol,
- 47 menara hunian,
- Sistem air minum dan sanitasi,
- Embung serta kolam retensi,
- Kantor sekretariat dan perkantoran,
- Sarana peribadatan, termasuk masjid, basilika, dan gereja.
“Semua itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya,” tambah Basuki.
Selain itu, investasi swasta juga menunjukkan perkembangan positif dengan total nilai Rp 58,41 triliun hingga September 2024.
Investasi ini mencakup proyek-proyek yang sedang berlangsung, selesai, maupun dalam tahap persiapan desain.
Memasuki tahap kedua pembangunan (2025–2028), Presiden Prabowo menargetkan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN dapat terselesaikan, termasuk kantor pendukung dan hunian pegawai.
“Presiden meminta desain dari Kementerian PUPR yang sudah ada sebelumnya direview kembali. Kami bersama tim desain akan mengikuti arahan beliau,” jelas Basuki.
Untuk mendukung target tersebut, APBN akan mengalokasikan Rp 48,8 triliun, termasuk untuk:
- Penyelesaian kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif,
- Pengembangan kawasan wilayah perencanaan (WP) 2,
- Pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun pada tahap awal.
Rencana Groundbreaking Tahap Ke-9
Basuki juga melaporkan rencana groundbreaking tahap ke-9 kepada Presiden, yang mencakup pembangunan hotel, hunian, area retail, dan perkantoran dengan nilai investasi Rp 6,49 triliun.
Terverifikasi Dewan Pers