IKNPOS.ID – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan alasan mengapa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memiliki keistimewaan yang unik dibandingkan ibu kota lainnya.
Ia menjelaskan bahwa konsep pembangunan IKN mengusung visi sebagai forest city dan liveable city, mencerminkan harmoni antara kemajuan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam Podcast Perjalanan Pembangunan IKN yang diunggah di YouTube Kementerian PUPR pada Jumat 17 Januari 2025, Diana menceritakan perjalanan panjang dalam mewujudkan ibu kota baru tersebut.
Diana mengungkapkan bahwa pembangunan IKN dimulai dari sebuah model konsep hingga akhirnya berkembang menjadi proyek besar.
Salah satu ikon utamanya adalah Istana Presiden berbentuk Burung Garuda, yang dirancang oleh seniman ternama Nyoman Nuarta bersama tim arsiteknya.
“Presiden Joko Widodo ingin istana yang mencerminkan ciri khas Indonesia. Maka, Burung Garuda dipilih sebagai simbol nasional yang merepresentasikan kekuatan dan keunikan bangsa,” ujar Diana.
Selain istana presiden, desain bangunan penting lainnya seperti istana wakil presiden, kantor legislatif, yudikatif, dan kompleks peribadatan juga telah dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern.
Sebelum pembangunan fisik dimulai, Diana mengingatkan pentingnya prosesi pengumpulan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia, yang kemudian dikuburkan di titik nol IKN.
Prosesi ini, menurut Diana, menjadi simbol awal pembangunan dan persatuan bangsa dalam mewujudkan ibu kota baru.
“Ini adalah pertanda penting, awal dari perjalanan panjang pembangunan IKN,” jelasnya.
Diana memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan dengan progres yang baik. Saat ini, selain pembangunan Istana Presiden, kantor menteri koordinator (menko) juga sedang dibangun.
“Kantor menko nantinya akan menjadi sharing office. Jika sebelumnya hanya ada empat menko, kini jumlahnya bertambah menjadi tujuh. Empat di antaranya sedang kami bangun dan diharapkan selesai tahun ini,” kata Diana.
Terverifikasi Dewan Pers