IKNPOS.ID – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara keseluruhan memiliki total panjang jalan nasional sepanjang 1.800 kilometer dengan kondisi kemantapan mencapai 88 persen pada 2024.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, data itu berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
“Sedangkan untuk lintas tengah Kaltim, total panjang sekitar 964,97 kilometer, yang melintasi wilayah Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” kata Akmal, Senin, 13 Januari 2025.
Related Post
Hal itu diungkapkan Malik saat meninjau kondisi jalan nasional lintas tengah Kaltim. Menurutnya, peninjauan kondisi ruas jalan nasional tersebut sebagai bahan untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah Pusat.
“Kunjungan ini kita lakukan bersama-sama dengan Dewan untuk menyerap masukan dari masyarakat dan menjadi bahan laporan kepada pusat,” ungkap Akmal.
Peninjauan ruas jalan nasional lintas tengah Provinsi Kalimantan Timur menjadi agenda rangkaian kunjungan kerja Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta jajaran ke wilayah Kutai Kartanegara – Kutai Barat – Mahakam Ulu, pada 13-16 Januari 2025.
Akmal juga mengungkapkan, setelah melakukan wawancara dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kaltim, ada empat ruas jalan yang merupakan bagian dari jalan nasional lintas tengah Provinsi Kaltim, di wilayah Kukar, Kubar dan Mahulu yang pada tahun 2025 akan dikerjakan BBPJN Provinsi Kaltim.
“Kita memberikan saran-saran. Dan yang paling berat itu ruas jalan Sp Blusuh – batas Kalteng karena baru 45 persen kondisi mantapnya. Dan PR-nya itu luar biasa,” jelas Akmal.
Ia menambahkan, tujuannya bersama legislator dan senator Senayan dapil Kaltim turun ke lapangan adalah untuk melihat langsung apa-apa saja permasalahan di lapangan, serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Secara umum tujuan kita turun ke lapangan itu, mencari masalah riil apa yang terjadi. Benang kusutnya itu apa. Jadi nanti kita benahi bersama pelan-pelan,” jelas Akmal.
Terverifikasi Dewan Pers