IKNPOS.ID – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa kelanjutan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dieksekusi lebih lanjut oleh Otorita IKN (OIKN).
Hal ini disampaikan Diana saat ditemui di Kantor PU, Senin 13 Januari 2025.
“Untuk basic design sudah kami siapkan, ya, baru nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman OIKN,” ujar Diana.
Related Post
Ia menambahkan bahwa proses lelang proyek infrastruktur lanjutan tersebut juga akan dilakukan oleh OIKN.
Sementara itu, Kepala OIKN telah mengajukan usulan biaya tambahan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut.
Lelang Dimulai Kuartal I/2025
Meski waktu pasti pelaksanaan lelang belum dipastikan, Diana mengisyaratkan kemungkinan proses lelang akan dimulai pada kuartal pertama tahun ini.
“Mungkin sekali dilelang pada kuartal I/2025. Pendanaannya sudah diajukan oleh Pak Basuki,” tambahnya.
Dua kawasan yang menjadi fokus pembangunan, yaitu kawasan yudikatif dan legislatif, ditargetkan mulai difungsikan dan selesai pada tahun 2028. Hal ini sesuai dengan komitmen Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
Dalam perkembangan terkait, Basuki Hadimuljono sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas progres pembangunan IKN.
Menurut Basuki, Wakil Presiden menyampaikan pesan agar target pembangunan di IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Wapres mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi, termasuk kawasan yudikatif dan legislatif serta infrastruktur pendukungnya,” jelas Basuki.
Tambahan Anggaran Rp8,1 Triliun
Untuk mendukung pembangunan tersebut, Badan Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan.
Tambahan dana ini akan digunakan untuk pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta konektivitas infrastruktur lainnya.
“Tambahan Rp8,1 triliun ini diajukan untuk tahun anggaran 2025,” ungkap Basuki.
Terverifikasi Dewan Pers