IKNPOS.ID – Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto ini, sejatinya akan diluncurkan resmi pada 13 atau 20 Januari 2025.
Namun, sebelum program berjalan, sejumlah oknum memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan melalui modus penipuan.
Related Post
Para pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti katering, petani, hingga peternak, diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp11 juta.
Uang tersebut disebut sebagai biaya untuk pengurusan sertifikasi halal, pelatihan, dan uji laboratorium. Namun, hingga kini, janji tersebut tak kunjung direalisasikan.
Asop (29), seorang peternak bebek dari Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, mengaku telah merugi lebih dari Rp25 juta, termasuk biaya pembangunan dapur sehat yang dijanjikan akan menjadi bagian dari program MBG.
“Saya sudah bayar Rp11 juta untuk sertifikasi halal, royalti, dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Katanya saya akan jadi pemasok program ini, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar Asop dikutip dari Beritasatu, Senin 13 Januari 2025.
Peran Paguyuban Jakwir dan Askindo
Modus ini disebut melibatkan sebuah paguyuban bernama Jakwir, yang diklaim terafiliasi dengan Askindo, organisasi pengusaha konstruksi lokal.
Awing, koordinator Jakwir, membenarkan pengumpulan dana tersebut dengan alasan untuk proses administrasi.
Namun, Awing mengakui bahwa belum ada jaminan siapa saja yang akan dilibatkan dalam program MBG karena proses tender masih berlangsung.
“Kami menunggu keputusan dari pusat. Prosesnya masih tender, jadi tidak bisa dipastikan semua anggota akan dilibatkan,” ungkap Awing.
Kodim 0613 Pastikan Penipuan
Komandan Kodim 0613 Ciamis, Letkol Infanteri Afiid Cahyono, menegaskan bahwa pungutan dana tersebut merupakan bentuk penipuan.
Ia memastikan bahwa pemerintah telah menunjuk dua perusahaan resmi sebagai penyedia program MBG di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Kota Banjar.
Terverifikasi Dewan Pers