IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini memberikan dampak bagi kepentingan nasional, sebagai proyek vital untuk mendorong ekonomi inklusif dan mengubah pusat ekonomi Indonesia dari Pulau Jawa, bisa merata ke berbagai daerah. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.
Menurut Herman, IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
“Pembangunan IKN merupakan kepentingan besar secara nasional, karena akan menjadi gerbang untuk ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa,” kata Herman, Rabu 19 Juni 2024.
Namun, Herman menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal itu perlu waktu. Sejauh ini, pembangunan IKN sudah sesuai target. Secara keseluruhan pembangunan tahap pertama sudah 84,9 persen. Pembangunan Kantor Presiden mencapai 90 persen.
“IKN sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat mewujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN. Namun, untuk pembangunan tahap pertama menurut data yang saya peroleh sudah on the track,” ujar Herman.
Ia mengatakan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL).
Menurut Herman, Kementerian ATR/BPN sedang menyelesaikan masalah itu. “Saat ini Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono sedang fokus dan melakukan percepatan menyelesaikan masalah pertanahan di IKN secara persuasif dan berkeadilan,” ujar Herman.
