Pembangunan IKN Sedot Dana APBN Rp 43,4 Triliun pada 2024

IKNPOS.ID – Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 43,4 triliun.

Jumlah tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran Rp 44,5 triliun yang telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah memberikan dampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah Kalimantan secara keseluruhan.

“Karena ini adalah alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah,” ujar Suahasil dalam konferensi pers kinerja APBN di Jakarta, Senin, 6 Januari 2024.

Rincian Alokasi Anggaran

Anggaran pembangunan IKN pada 2024 digunakan untuk berbagai proyek, di antaranya:

• Pembangunan Gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian koordinator, kementerian lainnya, serta gedung Otorita IKN.
• Fasilitas Hunian, termasuk rumah susun (rusun) untuk ASN, Hankam, rumah tapak untuk menteri, serta rumah sakit di IKN.
• Infrastruktur Pendukung, seperti penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta sistem pengendalian banjir.

Secara keseluruhan, sejak dimulainya pembangunan IKN pada tahun 2022 hingga 2024, total anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 75,8 triliun.

Pembangunan IKN disebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Suahasil menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah ini menjadi yang tertinggi secara nasional pada 2023.

• 2022: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebesar 4,5 persen.
• 2023: Naik menjadi 6,2 persen.
• 2024 (Kuartal III): Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 6,2 persen.

Suahasil juga menyoroti bahwa pertumbuhan ini terjadi meskipun harga komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan lainnya mengalami tekanan.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur di IKN berhasil menjaga stabilitas ekonomi Kalimantan.

Pemerintah memastikan pembangunan di IKN tetap menjadi prioritas, dengan alokasi anggaran yang terukur dan berfokus pada keberlanjutan.