IKNPOS.ID – Sebanyak 40 bidang lahan seluas 52.000 hektare di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dialokasikan untuk keperluan investor dan pembangunan Istana Negara.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melalui unggahan di akun Instagram resminya.
“Hingga kini, tercatat 40 bidang tanah telah dialokasikan untuk investor dan Istana Negara, dengan sertifikat tanah seluas 52.000 hektare,” ungkap Basuki, dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Minggu 5 Januari 2025.
Related Post
Untuk menjaga ekosistem investasi di proyek senilai Rp466 triliun tersebut, Basuki menegaskan pentingnya legalitas aset.
OIKN bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memastikan pengelolaan aset yang akan digunakan oleh para investor.
“Kepastian legalitas menjadi prioritas kami untuk memberikan rasa aman kepada investor yang akan berpartisipasi di IKN,” tambah Basuki.
Realisasi Investasi 2024
Hingga akhir 2024, OIKN mencatat realisasi investasi sebesar Rp58,4 triliun, yang terkumpul dari delapan proses groundbreaking. Angka ini masih berada di bawah target awal sebesar Rp100 triliun.
“Memang baru Rp58 triliun hingga 2024. Namun, dalam waktu dekat, akan ada tambahan investasi sebesar Rp6,5 triliun dari 4 hingga 5 perusahaan, baik dalam maupun luar negeri,” jelas Basuki.
Gelombang investasi tersebut disebut mencakup sektor pembangunan hotel, sekolah, restoran, dan area perkantoran.
Basuki juga menyebut groundbreaking proyek senilai Rp6,5 triliun itu direncanakan pada Januari 2025, namun pelaksanaannya masih menunggu jadwal Presiden.
Lahan seluas 52.000 hektare yang telah dialokasikan mencakup area strategis untuk pembangunan Istana Negara dan pengembangan kawasan investasi.
Selain mendukung infrastruktur pemerintahan, kawasan tersebut diharapkan menjadi magnet bagi investor untuk membangun fasilitas penunjang di IKN Nusantara.
Dengan keberlanjutan investasi yang dirancang hingga 2025, OIKN optimistis dapat meningkatkan daya tarik IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus kawasan modern yang berstandar internasional.
Terverifikasi Dewan Pers