Home Borneo IKN dan Perbatasan Kaltim-Malaysia Jadi Prioritas Pengamanan Kodam VI/Mulawarman
Borneo

IKN dan Perbatasan Kaltim-Malaysia Jadi Prioritas Pengamanan Kodam VI/Mulawarman

Share
Pangdam VI/Mulawarman baru Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menggantikan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Foto: Antara
Share

IKNPOS.ID – Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu tantangan yang menjadi prioritas pengamanan Kodam VI/Mulawarman.

Selain itu, tak kalah pentingnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalimantan juga menjadi priortias Utama.

Hal itu terungkap saat pelantikan dan serah terima jabatan Pangdam VI/Mulawarman dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada penggantinya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudy Rachmat Nugraha.

Upacara penyerahan dan penerimaan pasukan dilaksanakan di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kamis, 2 Januari 2025.

Kalimantan khususnya Kalimantan Utara menjadi wilayah berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas mutlak pengamanan untuk menjaga keutuhan NKRI.

Letjen Tri Budi yang kini menjadi Sekjen Kementerian Pertahanan mengatakan, perbatasan wilayah Kaltim – Malaysia memiliki bentang panjang 1.038 kilometer.

Kodam VI/Mulawarman memiliki 31 pos pengamanan di sepanjang perbatasan tersebut dan memasang dan 7.500 patok.

Sebanyak 540 patok di antaranya dalam kondisi rusak, sehingga harus ada patok pengganti untuk menjaga kedaulatan negara.

“Saya mohon kepada Pangdam untuk bisa melanjutkan apa yang baru sedikit saya rintis ini. Seperti menjaga perbatasan sepanjang 1.038 kilometer. Di wilayah perbatasan hanya ada 31 pos, dan 7.500 patok. Sekitar 540 patok di antaranya dalam keadaan rusak,” ungkap Tri Budi.

Selain itu, prajurit TNI yang ditugaskan di perbatasan memiliki tanggung jawab menangkal masuknya narkoba dan penyelundupan ilegal lainnya ke wilayah Indonesia.

Kolaborasi atau kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan guna menangkal masuknya narkoba dan penyelundupan ilegal dari perbatasan negara tersebut.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota Negara Indonesia di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, juga tantangan yang harus diprioritaskan.

Kota masa depan Indonesia tersebut harus terus berproses, berlanjut dan berkembang sesuai yang telah ditetapkan sampai pemindahan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....