IKNPOS.ID – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meluncurkan Puskesmas Integrasi Layanan Primer (ILP).
Konsep ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, terutama dalam menyongsong keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Konsep integrasi layanan dalam Puskesmas ILP memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis pelayanan kesehatan dalam satu tempat,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Related Post
Sebagai pilot project, tiga fasilitas kesehatan telah ditetapkan untuk mengimplementasikan konsep ILP, yaitu Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Pembantu Jahab, dan Posyandu Teratai 1.
Peluncuran dipusatkan di halaman Puskesmas Rapak Mahang, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.
“Keberadaan Puskesmas ILP ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kukar,” jelas Sunggono.
Secara keseluruhan, Pemkab Kukar telah menetapkan 32 puskesmas sebagai lokus ILP. Fasilitas tersebut akan terintegrasi dengan 32 puskesmas pembantu dan 32 posyandu.
Untuk mendukung program ini, setiap posyandu diwajibkan memiliki minimal lima kader yang mampu memberikan layanan kesehatan dasar, sejalan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2025.
Fokus pada Pelayanan Promotif dan Preventif
Dengan integrasi ini, Puskesmas ILP dapat mengoptimalkan program promotif dan preventif, seperti:
- Penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Imunisasi guna mencegah berbagai penyakit menular.
- Deteksi dini penyakit agar penanganan bisa dilakukan lebih awal.
- Program kesehatan masyarakat lainnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Kehadiran Puskesmas ILP diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama melalui pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi,” tambah Sunggono.
Pemkab Kukar berencana memperluas implementasi Puskesmas ILP ke seluruh 20 kecamatan di Kukar.
Terverifikasi Dewan Pers