IKNPOS.ID – Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu. Bantuan dengan total berat 50,5 ton ini ditujukan untuk warga Republik Vanuatu yang dilanda gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter pada Selasa (17/12) pekan lalu.
Gempa dahsyat yang berpusat di 31 kilometer dari ibu kota Port Villa itu menewaskan 14 orang, sedikitnya 8.000 jiwa terdampak, menghancurkan banyak bangunan, hingga memicu tanah longsor di beberapa titik negara kepulauan itu.
Pelepasan bantuan kemanusiaan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Jumat (27/12) sore di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Tampak hadir mendampingi Pratikno dalam acara tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina.
Pratikno mengatakan, pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Arahan Presiden agar bantuan ini segera diberangkatkan. Presiden minta kepada tim yang akan berangkat ke Vanuatu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan bekerja sama yang baik dengan pemerintah dan masyarakat Vanuatu,” jelas Pratikno.
“Sekali lagi, Vanuatu adalah negara sahabat kita, dan bencana ini menjadi keprihatinan kita,” tegas Pratikno.
Pratikno menambahkan, Presiden berharap bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia ini dapat membantu meringankan beban korban bencana gempa bumi di Vanuatu.
“Hari ini yang akan dikirim ke Vanuatu antara lain logistik peralatan, personil dokter dan tim lain yang akan membantu untuk memperkuat pelayanan penanganan pengungsi,” tambah Pratikno.
Bantuan kemanusiaan yang disiapkan terdiri dari logistik peralatan dan kebutuhan dasar serta obat-obatan. Bantuan ini akan diantar langsung oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala BNPB dengan anggota delegasi dari perwakilan BNPB, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Komisi VIII DPR RI.
