IKNPOS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) kekurangan tenaga riset atau periset. Bahkan ada daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sama sekali tidak memiliki periset.
Karena itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi mengupayakan kolaborasi dengan menggandeng dosen-dosen dari sejumlah peguruan tinggi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kaltim Fitriansyah mengatakan, jumlah SDM periset di Kaltim sangat terbatas.
Related Post
Berdasarkan data terdapat ada sekitar 90 orang, namun setelah dihimpun dalam Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) tercatat hanya 60 orang.
“Dua tahun lalu, kami mendata ada 90 peneliti. Setelah kami kumpulkan dalam PPI, jumlah yang aktif dan tergabung hanya sekitar 60 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perpindahan tempat kerja, pensiun, dan lain sebagainya,” ungkap Fitriansyah Jumat 20 Desember 2024.
Dia mengatakan, tingkat provinsi terhadap 14 periset aktif. Namun jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan riset di Kaltim terutama di bidang antropologi, sosiologi, dan arkeologi.
Menurutnya pihaknya membutuhkan sekitar 26 periset lagi,
“Kami masih membutuhkan tambahan sekitar 26 periset lagi untuk memenuhi kebutuhan riset di tingkat provinsi,” tukasnya.
Bahkan, di sejumlah kota dan daerah merupakan penyangga IKN tidak memiliki periset.
“Di kabupaten dan kota, kondisinya bahkan lebih kritis. Ada beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki periset di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA),” jelasnya.
Keterbatasan jumlah periset yang ahli di bidang arkeologi, antropologi, dan sosiologi, membuat pemerintah daerah mengupayakan kolaborasi.
Salah satu solusi yang ditempuh adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dosen-dosen di Kaltim. Bila tetap tidak terpenuhi, akan dilakukan upaya pencarian periset dari luar daerah melalui kerja sama dengan lembaga lain.
Kekurangan periset menjadi tantangan utama dalam pengembangan riset di Kalimantan Timur, sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar wilayah, menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini.
Terverifikasi Dewan Pers