IKNPOS.ID – Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat prestasi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut mencapai 0 persen pada 2023.
Pencapaian ini terungkap dalam rapat evaluasi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar baru-baru ini.
Kepala BPS Kukar, Mursinah, menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Pada 2023, angka kemiskinan di Kukar tercatat sebesar 7,61 persen, sementara pada 2024, angkanya turun menjadi 7,28 persen. Jumlah penduduk miskin turut berkurang dari 62 ribu jiwa menjadi 59 ribu jiwa.
Related Post
“Capaian ini menunjukkan langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang telah berhasil diatasi,” ujar Mursinah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Vanesa Vilna, menekankan pentingnya evaluasi untuk menyusun pola kerja yang lebih efektif dan terintegrasi.
“Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi kunci utama. Kami melibatkan unsur non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mensosialisasikan program Rumah Warga Pekerja Kemiskinan (RWPK),” jelas Vanesa, dikutip dari Nomosatukaltim.
Selain itu, Pemkab Kukar akan menerapkan strategi yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Tiga langkah utama menjadi fokus, yaitu:
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada wilayah seperti Muara Kaman dan Anggana yang diidentifikasi membutuhkan penanganan lebih intensif.
Fokus utama adalah peningkatan rumah tidak layak huni dan sanitasi yang memadai.
“Kami berharap dukungan masyarakat dan pihak terkait untuk membantu mewujudkan rumah layak huni di seluruh kecamatan,” tambah Vanesa.
Aplikasi Sistem Informasi dan Pemetaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SIFERPAL) juga dimanfaatkan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara akurat hingga tingkat daerah.
Terverifikasi Dewan Pers