OIKN: Pembangunan KIPP IKN Masih Sesuai Rencana, Infrastruktur Eksekutif Hampir Rampung

IKNPOS.ID – Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana.

Infrastruktur eksekutif kini hampir rampung dan direncanakan dapat mulai berfungsi pada awal 2025.

Hal ini bertujuan untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

“Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama, yang akan dibangun oleh Otorita IKN,” kata Troy.

Fokus pada Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif
Pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD sebagai bagian dari infrastruktur legislatif, serta gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya untuk infrastruktur yudikatif, menjadi prioritas berikutnya.

Ketiga fungsi utama pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang agar hadir dan berjalan secara penuh di IKN Nusantara.

“Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional,” tambah Troy.

Kemajuan Investasi di IKN Nusantara
Sejauh ini, Otorita IKN telah mencatat investasi sebesar Rp 58,4 triliun dari delapan groundbreaking proyek.

Beberapa investasi swasta bahkan telah selesai dan mulai beroperasi, di antaranya:

• Hotel Nusantara: Menyediakan 191 kamar.
• Rumah Sakit Mayapada: Kapasitas 200 tempat tidur dengan layanan patologi.
• Rumah Sakit Hermina: Kapasitas 200 tempat tidur dengan layanan gawat darurat.
• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Nusantara: Menghasilkan 10 MW listrik berbasis energi terbarukan, hasil kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Untuk menunjang kompleks legislatif, yudikatif, dan investasi yang telah terbangun, Otorita IKN akan segera membangun jaringan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di kawasan 1B dan 1C KIPP pada awal 2025. Infrastruktur ini akan memastikan konektivitas dan efisiensi di kawasan inti pemerintahan.