IKNPOS.ID – Rencana penghapusan layanan Transjakarta (TJ) Koridor 1 Blok M – Kota yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito, menuai kritik keras dari sejumlah pihak.
Ada pun, penghapusan rute tersebut rencananya dilakukan setelah MRT tahap II selesai pada tahun 2027.
Pengamat transportasi KI Darmaningtyas, menilai, kebijakan tersebut tidak realistis dan bahkan dianggap konyol.
Related Post
Darmaningtyas mengungkapkan kekagetannya terhadap rencana tersebut, menilai bahwa Syafrin tidak memahami kondisi nyata di lapangan dan karakter pelanggan masing-masing moda transportasi.
“Jika memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TJ, tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan tersebut,” ujar Darmaningtyas dalam pernyataan yang disampaikan melalui WhatsApp Group MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Minggu 22 Desember 2024.
Menurutnya, ada perbedaan signifikan antara pengguna Transjakarta dan MRT, baik dari segi sosial ekonomi, tarif, maupun pola perjalanan.
Darmaningtyas mencontohkan, pelanggan MRT umumnya berasal dari kalangan sosial ekonomi yang lebih tinggi, terlihat dari gaya hidup mereka yang lebih modern dan bergaya.
Sementara pelanggan Transjakarta, banyak di antaranya berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang sering kali membawa barang-barang praktis seperti tas plastik atau kardus.
Dengan tarif MRT yang jauh lebih mahal—sekitar Rp 14.000,- untuk perjalanan dari Lebak Bulus ke Bunderan HI—Darmaningtyas menilai tidak mungkin pelanggan Transjakarta yang terbiasa dengan tarif lebih murah bisa beralih ke MRT, apalagi jika tarifnya terus naik.
Darmaningtyas menegaskan, kebijakan yang seharusnya diambil adalah bagaimana memindahkan pengguna kendaraan pribadi, terutama motor, ke angkutan umum, bukan menghapus rute yang sudah ada.
Ia menilai, penghapusan layanan TJ Koridor 1 justru akan mendorong lebih banyak orang kembali menggunakan motor, yang pada gilirannya akan memperburuk kemacetan di Jakarta.
Lebih jauh, Darmaningtyas juga mengkritik pola perjalanan pengguna TJ Koridor 1 yang kini telah berkembang.
Terverifikasi Dewan Pers