IKNPOS.ID – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meresmikan Fasilitas Produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT HM Sampoerna Tbk yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Seremoni peresmian ini dilaksanakan di fasilitas produksi Surabaya Kamis 13 Desember 2024, dengan dihadiri Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dan jajaran manajemen PT HM Sampoerna Tbk.
Acara peresmian diawali dengan kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ke kawasan fasilitas produksi PT HM Sampoerna Tbk yang berada di Rungkut, Surabaya.
Related Post
Fasilitas Produksi SKT Blitar dan SKT Tegal ini memiliki nilai investasi sebesar USD42 juta (Rp630 miliar) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 pekerja, di mana saat ini 2.000 pekerja telah memulai proses belajar dan magang.
Di hadapan kurang lebih 8.400 pekerja pelinting yang hadir secara fisik maupun daring dari ketiga cabang fasilitas produksi (Surabaya, Blitar, dan Tegal), Menteri Rosan menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PT HM Sampoerna Tbk yang selama 111 tahun telah mendukung hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekspor nasional.
“Penciptaan lapangan pekerjaan adalah prioritas utama pemerintah. Kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bertugas mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk industrialisasi. Tapi ujung dari ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ucap Rosan.
Keberadaan PT HM Sampoerna Tbk, lanjutnya, memberikan multiplier effect dari segi petani cengkeh dan tembakaunya, hingga vendor-vendor yang telah diajak bekerja sama. Rosan optimis jika kehadiran PT HM Sampoerna Tbk mampu mendorong ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Sementara itu, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi mengungkapkan jika investasi PT HM Sampoerna Tbk tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan.
Terverifikasi Dewan Pers