IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia semakin mendekatkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara yang sepenuhnya fungsional dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama dalam mewujudkan tujuan tersebut, yang melibatkan pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD dan Mahkamah Agung.
Proyek pembangunan ini menjadi bagian dari rencana besar Otorita IKN untuk memastikan ketiga cabang pemerintahan berjalan di Nusantara, dengan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang dibangun secara paralel dengan sektor eksekutif.
Menurut rencana, pembangunan ini akan selesai pada tahun 2028, sehingga IKN dapat beroperasi sebagai ibu kota yang sepenuhnya berfungsi.
Hingga kini, progres pembangunan infrastruktur di IKN sudah mencapai 61,7 persen dari 109 paket pembangunan yang telah dibiayai oleh APBN.
Dalam sektor investasi, Otorita IKN juga mencatatkan pencapaian luar biasa, dengan total investasi yang telah mencapai Rp58,4 triliun dari delapan groundbreaking yang dilakukan.
Beberapa proyek swasta seperti Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada juga telah selesai dan mulai beroperasi.
Troy Pantouw, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan IKN.
“Pembangunan IKN adalah kerja bersama yang melibatkan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, media, pengusaha, dan generasi muda. IKN akan membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun kota pintar yang berkelanjutan, dengan memperhatikan lingkungan hidup dan budaya,” ungkap Troy di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Dengan progres yang terus berlanjut, Otorita IKN optimis bahwa Nusantara akan menjadi ibu kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia. (*)
