IKNPOS.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berkontribusi dalam penelitian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah, zika, chikungunya, dan Japanese Encephalitis.
Langkah ini dilakukan untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Manajer Program Malaria Nasional Kemenkes, Helen Prameswari, menyatakan bahwa meskipun penularan malaria di IKN telah berhasil dikendalikan, pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada pencegahan penyakit tular vektor.
“Kami membentuk Gugus Tugas Bebas Malaria pada Mei lalu yang fokus pada populasi rentan seperti pekerja konstruksi, buruh migran, dan pekerja kehutanan. Mitigasi risiko memerlukan kerja sama lintas ilmu dan lintas sektor dari pusat hingga daerah,” ujar Helen dalam keterangan tertulis.
Kemenkes juga bekerja sama dengan berbagai peneliti internasional, termasuk Associate Professor Dr. Henry Surendra dari Monash University Indonesia, Dr. Iqbal Elyazar dari Oxford University Clinical Research Unit, dan Dr. Kimberly Fornace dari Saw Swee Hock School of Public Health National University of Singapore.
Hasil penelitian kolaboratif ini dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications. Studi ini menggarisbawahi pentingnya memahami perubahan lingkungan, perilaku nyamuk, dan mobilitas manusia dalam penyebaran penyakit tular vektor.
“Dengan teknologi seperti data satelit dan perangkat AI, kita dapat memantau perubahan lingkungan secara real-time dan menyesuaikan tata ruang untuk mengurangi risiko kesehatan,” ujar Henry.
Henry juga menekankan perlunya kolaborasi lintas batas dengan provinsi sekitar dan negara tetangga untuk mengatasi tantangan kesehatan secara komprehensif.
Vice President of Research Monash University Indonesia, Alex Lechner, menyoroti bahwa urbanisasi cepat dan perubahan iklim meningkatkan tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.
“Penelitian kolaboratif dan solusi inovatif diperlukan untuk mengatasi dampak kesehatan dan lingkungan dari proyek skala besar seperti di IKN,” ujar Lechner.
Terverifikasi Dewan Pers