IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengkaji kembali rencana pembangunan jalur rel kereta api yang masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPN).
Jalur tersebut diharapkan menghubungkan seluruh wilayah di Pulau Kalimantan, termasuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan bahwa rencana ini sebenarnya sudah lama digagas, tetapi sempat terhenti karena situasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Related Post
“Rencana itu kami kaji kembali. Sebelumnya kami sempat mengundang PT Industri Kereta Api (INKA) untuk membahasnya. Ini akan kami mantapkan lagi,” ujar Edy.
Menurutnya, jalur kereta api tersebut direncanakan menghubungkan wilayah Murung Raya, Barito Selatan, hingga Kapuas.
Rel ini akan difokuskan sebagai jalur pengangkut sumber daya alam (SDA) antarwilayah, sekaligus menjadi jalur konektivitas dengan provinsi lain.
“Kami berharap jalur ini bisa sampai ke Kalimantan Timur. Namun, gagasan ini harus diperkuat lagi dengan badan perencanaan provinsi dan nasional,” lanjutnya.
Edy juga menegaskan bahwa rencana ini adalah bagian dari amanat Presiden Joko Widodo, yang meminta daerah di sekitar IKN memanfaatkan peluang ekonomi yang ada untuk pemerataan pembangunan.
“Pesan Pak Jokowi waktu di IKN, beliau minta provinsi di sekitarnya, termasuk Kalteng, memanfaatkan hadirnya ibu kota untuk mendorong pembangunan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy, menyampaikan bahwa rencana pembangunan rel kereta api di Kalteng saat ini tengah disusun dalam RIPN.
Jalur tersebut tidak hanya menghubungkan wilayah di Kalteng, tetapi juga menjadi bagian dari konektivitas seluruh provinsi di Kalimantan.
“Rel kereta api ini akan menghubungkan Kalteng dengan Kalsel, lalu dari Kalsel ke IKN. Alurnya tidak langsung dari Kalteng ke IKN,” jelas Dedy.
Dedy menambahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah melakukan kajian awal terkait jalur yang akan menghubungkan Kalteng dan Kalsel. Pelaksanaan pembangunan masih menunggu penganggaran melalui APBN.
Terverifikasi Dewan Pers