IKNPOS.ID – Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin, 9 Desember 2024, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mendesak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Fokus utamanya adalah untuk masyarakat adat serta warga terdampak pembangunan IKN yang hingga kini belum tersentuh secara optimal oleh program perumahan pemerintah.
Senator asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock, menyampaikan kritik bahwa pembangunan perumahan di IKN selama ini lebih banyak diarahkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para menteri, sementara masyarakat adat dan warga terdampak pembangunan belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Selama ini kita lihat gencar sekali berita tentang pembangunan hunian rumah susun untuk ASN dan rumah tapak bagi para menteri, tetapi belum ada pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga terdampak pembangunan IKN serta masyarakat adat di sekitar IKN. Masyarakat adat juga perlu rumah layak huni, jangan sampai program 3 juta rumah per tahun salah sasaran kepada orang-orang yang sudah mampu,” tegas Yulianus Henock.
Yulianus menambahkan bahwa pemenuhan rumah murah yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama.
Pasalnya, para pengembang selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pembangunan untuk segmen menengah ke atas, yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat kecil.
Yulianus juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berkolaborasi dengan Komite II DPD RI dalam menjalankan program-program perumahan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
Ia menekankan pentingnya peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari para pengembang untuk membantu menyediakan rumah murah.
“Seharusnya pemerintah mendesak agar pengembang-pengembang menggunakan CSR atau peran tanggung jawab sosialnya untuk membangun rumah murah,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya perhatian terhadap pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kerap diabaikan dalam proyek perumahan.
Terverifikasi Dewan Pers