IKNPOS.ID – Pemerintah memastikan bahwa seluruh bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dibangun dengan mengacu pada standar terbaru dalam konstruksi bangunan yang aman terhadap gempa, yaitu SNI 1726:2019.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, ditemui di Auditorium Kementerian PU, Selasa (10/12/2024).
Diana menjelaskan bahwa IKN telah memenuhi semua persyaratan teknis yang ditetapkan untuk memastikan keamanan bangunan di kawasan tersebut.
Related Post
Menjawab pertanyaan IKNPOS.ID, Diana menegaskan bahwa setiap aspek dari pembangunan IKN telah diperiksa dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh SNI 1726:2019, yang mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan bangunan tahan gempa.
“Untuk IKN, semuanya kita bahas dan sesuaikan dengan SNI 1726. Itu yang dibahas oleh tim KKPG. Kalau kemarin ada beberapa yang tidak sesuai, kita suruh bongkar semuanya,” ujar Diana kepada IKNPOS.ID.
Penerapan Standar SNI 1726 di Semua Bangunan IKN
SNI 1726:2019 adalah standar yang mengatur desain dan konstruksi bangunan yang tahan terhadap dampak gempa bumi.
Standar ini sangat penting bagi pembangunan di wilayah yang rawan gempa, termasuk IKN yang terletak di daerah yang membutuhkan perencanaan infrastruktur yang sangat hati-hati dalam menghadapi bencana alam.
Diana menambahkan bahwa semua desain dan konstruksi bangunan yang sedang dibangun di IKN, mulai dari gedung pemerintahan hingga fasilitas umum, sudah didesain ulang dan disesuaikan untuk mematuhi standar SNI 1726.
“Kalau desainnya kemarin tidak sesuai, kita suruh bongkar. Artinya, semua bangunan di IKN sudah sesuai dengan standar yang aman dan tahan gempa,” tegasnya.
IKN Dibangun dari Awal dengan Standar Keamanan Gempa
Salah satu poin yang ditekankan Diana adalah bahwa pembangunan di IKN dimulai dari awal dengan memperhatikan setiap ketentuan teknis yang berlaku, termasuk peraturan tentang ketahanan terhadap gempa.
“Kita bangun dari baru, dari awal semuanya sudah disesuaikan dengan SNI 1726:2019. Jadi, tidak ada bangunan yang berisiko karena tidak memenuhi standar,” ungkapnya.
Terverifikasi Dewan Pers