Tapi tetap saja Irfan Setiaputra diganti. Lebih cepat dari periode lima tahunnya sebagai dirut Garuda Indonesia.
Itu memang hak pemegang saham: direksi perusahaan bisa diganti kapan saja. Biar pun ia/dia berprestasi. Bahkan tanpa alasan sekali pun.
Saya bertemu Irfan Sabtu lalu. Yakni di satu acara keluarga: perkawinan Rivo, putra mantan Ketua Umum PWI Pusat Margiono dengan seorang dokter di BSD, dekat Jakarta.
Related Post
Saya jadi saksi pihak laki-laki. Irfan saksi dari pengantin wanita –putri seorang pensiunan pilot asal Nias.
“Saya harus akui bahwa saya kalah taruhan dengan Anda,” kata saya kepadanya. “Saya pikir Garuda sudah tidak bisa diselamatkan. Ternyata Anda berhasil menyelamatkannya”.
Irfan tetap masih tinggi, jangkung, menjulang di antara yang hadir di acara itu. Di antara karangan bunga terlihat kiriman dari Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Harusnya Anda, setelah punya waktu, menulis buku di balik sukses penyelamatan Garuda. Akan sangat menarik dan diperlukan sebagai bahan pelajaran bagi para pimpinan perusahaan,” kata saya.
“Rasanya tidak mungkin ditulis. Terlalu banyak trik yang harus tetap disimpan sampai kapan pun,” bisiknya.
Saya tidak tahu trik apa saja yang dilakukan. Saya hanya bisa memperkirakan: pemerintah ikut turun tangan secara all out. Khususnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkeu Sri Mulyani.
DPR-nya juga tidak bersikap oposisi. Semua skenario terbaik bisa dilaksanakan.
Skenario itu: pailitkan saja Garuda. Ajukan gugatan pailit ke pengadilan niaga. Yang maju bisa Garuda sendiri –mempailitkan diri.
Bisa juga pihak lain yang “dirayu” Garuda agar mau mempailitkan Garuda. Rayuan seperti itu tentu harus dilakukan secara rahasia. Secara legal itu tidak boleh dilakukan, tapi di dalam kenyataan di lapangan sering sekali terjadi.
Setelah perkara masuk di pengadilan, tinggal dua kemungkinan. Garuda dinyatakan pailit atau terjadi perdamaian.
Kalau Garuda dinyatakan pailit maka seluruh harta Garuda dilelang. Hasil lelang dibagi ke para kreditur secara proporsional.
Kenyataannya aset Garuda sangat kecil. Padahal utangnya sekitar Rp 180 triliun. Kalau aset itu dilelang lebih tidak bernilai lagi: harga lelang.
Terverifikasi Dewan Pers