IKNPOS.ID – Dalam kunjungan kerjanya ke Uzbekistan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menawari WNI yang bekerja pada sektor konstruksi di Tashkent ikut membangun IKN (Ibu Kota Nusantara).
“Kami sangat welcome jika ada yang berminat untuk bekerja di IKN. Pembangunan IKN perlu banyak orang. Masih banyak paket pekerjaan yang akan dilelang,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.
Saat ini terdapat sekitar 160 WNI di Uzbekistan. Dari jumlah itu, 52 di antaranya bekerja di sektor konstruksi.
Related Post
Basuki menyatakan bangga kepada WNI pekerja konstruksi yang membawa harum nama Indonesia di Uzbekistan.
“Pengalaman bekerja di negeri orang pasti menjadi bekal yang bermanfaat dengan standar yang baik untuk dipraktikkan di Indonesia. Jika pulang kembali ke Indonesia harus memiliki kelebihan skill yang bisa ditularkan kepada rekan-rekan di Indonesia,” papar Pak Bas.
Di depan para WNI, Basuki memaparkan progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, terdapat 104 paket pekerjaan untuk pembangunan IKN tahun 2020-2024 dengan progres fisik telah mencapai 41,3 persen.
“Sebanyak 25 paket sudah selesai. Sementara 61 paket dalam proses konstruksi, dan 18 paket dalam tahap persiapan atau proses lelang,” jelas Basuki yang juga Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) ini.
Selain progres IKN, Basuki juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai 2015-2023.
Pada bidang sumber daya air, lanjut Basuki, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 43 unit bendungan, pembangunan 1.181.120 hektare daerah irigasi.
Kemudian rehabilitasi 4.344.317 hektare jaringan irigasi, penyediaan 44,27 m3/detik air baku, pembangunan 1.347 unit embung serta 2.002 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Pada bidang jalan dan jembatan, telah terbangun 2.050 km jalan tol, 5.833 km jalan nasional baru, 122.492 m jembatan, 25.638 m flyover/underpass, dan 583 unit jembatan gantung.
Untuk bidang permukiman telah disediakan SPAM kapasitas 33.275 liter/detik, pengelolaan sampah dan sanitasi untuk 13,2 juta KK.
Terverifikasi Dewan Pers