Paling sial memang Rohidin Mersyah di Bengkulu. Tinggal tiga hari lagi pilkada Rohidin ditangkap KPK. Proses penangkapannya pun dramatis. Pakai kejar-kejaran. Di jalan raya antara Bengkulu-Padang.
Rohidin masih menjabat Gubernur Bengkulu, sampai Desember depan. Sebagai incumbent posisinya kuat.
Hari itu lima kepala dinasnya ditangkap KPK. Tuduhannya: setor uang ke pribadi gubernur untuk biaya pemenangannya di pilgub.
Related Post
Saat lima kepala dinas masih ditahan di Polres, KPK mengejar Rohidin. Kalau saja ia berhasil sembunyi selama tiga hari bisa jadi hasil pilgubnya beda.
Kemarin Rohidin kalah –di perhitungan sementara. Yang menang adalah Helmi Hasan, wali kota Bengkulu dua periode.
Meski lahir di Lampung, Helmi sudah menjadi orang Bengkulu. Sebelum menjabat wali kota, adik menko Zulkifli Hasan ini sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Yang juga sial adalah Acil Odah. Sebelum pilkada, suami Acil Odah juga diuber KPK. Sang suami, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berhasil bersembunyi. Dalam persembunyiannya ia menyusun praperadilan.
Acil Odah sebenarnya sangat populer. Saat sang suami menjadi gubernur, Acil Odah menjabat kepala Dinas Kesehatan Kalsel. Dia memang seorang dokter.
“Acil” adalah bahasa Banjar untuk panggilan “tante”. “Odah” diambil dari nama lengkapnyi Raudlatul Jannah.
Saat Acil Odah sibuk-sibuknya berkampanye, Paman Birin jadi berita besar –yang sangat negatif.
Acil Odah pun kalah –dalam perhitungan sementara sampai kemarin sore. Yang menang adalah Muhidin, yang selama ini menjadi wakil gubernurnya suami Acil Odah.
Muhidin memang juga populer di Kalsel. Ia adalah wali kota Banjarmasin sebelum menjadi wakil gubernur.
Di Kalbar, sang wakil gubernur juga menang –berdasar perhitungan sementara.
Gubernur incumbent Sutarmaji kali ini ingin ganti pasangan. Sang wakil, Ria Norsan, lantas maju sendiri. Pintarnya, Norsan menggandeng tokoh Dayak, Krisantus Kurniawan.
Inilah pasangan Melayu-Melayu lawan Melayu-Dayak. Suara Melayu pecah dua. Suara Dayak utuh ke Krisantus, mantan anggota DPR-RI.
Terverifikasi Dewan Pers