IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan rencana kerja pembangunan IKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Laporan rencana kerja itu dipaparkan OIKN saat BPK RI meninjau langsung pembangunan IKN.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah memaparkan laporan dan rencana kerja kepda BPK RI saat berkunjung ke IKN.
“Kami paparkan laporan dan rencana kerja OIKN kepada BPK RI saat lakukan kunjungan ke IKN,” kata Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 22 November 2024.
Pemaparan laporan dan rencana kerja, lanjut Basuki untuk memastikan pembangunan ibu kota baru Indonesia berjalan dengan prinsip tata Kelola uyang baik dan transparansi tinggi.
Sehingga BPK RI mendapatkan gambaran besar dari pembangunan yang sudah dan bakal dilaksanakan di Kota Nusantara.
Kunjungan BPK RI ke IKN merupakan wujud pengawasan dan kolaborasi, serta diskusi bersama menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.
BPK RI melakukan pendalaman kemajuan pembangunan Kota Nusantara, mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.
BPK RI juga meninjau sejumlah lokasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH dan Taman Kusuma Bangsa.
Sementara itu Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq mengatakan, mengapresiasi pembangunan IKN terus dilakukan hingga saat ini.
Dia berharap OIKN tetap berada di garis yang lurus dan menjadi jalur organisasi yang baik.
“Kami apresiasi pembangunan IKN dan berharap ke depan OIKN tetap berada dalam trajektori atau jalur organisasi yang baik,” terang Akhsanul Khaq.
Menurutnya, kunjungan tersebut sebagai bentuk periksa dan laporan BPK RI terhadap pembangunan Kota Nusantara.
Dia meminta OIKN menjaga pembangunan tetap berjalan, serta penggunaan anggaran tetap berada di jalur yang benar.
Diskusi yang dilakukan juga menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara dan pelaksana pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.
