IKNPOS.ID – Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) belum terealisasi sesuai target.
Hal ini disebabkan oleh perubahan data dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait lahan yang akan digunakan untuk membangun Gedung LPS.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya mendapat kabar bahwa terkait lahan yang awalnya akan ditempati LPS ternyata terletak di atas patahan sesar non aktif.
Akibatnya, proyek pembangunan Kantor LPS pun harus bergeser mundur hingga 20 meter dari lokasi semula.
Dengan perubahan tersebut, LPS harus menyewa konsultan untuk menghitung ulang terkait anggaran.
Lantaran berdekatan dengan patahan, Gedung LPS didesain mampu menahan gempa hingga 8 skala richter (SR).
“Butuh perhitungan yang lebih akurat sehingga kita harus menyewa konsultan untuk menghitung ulang lagi,” terang Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, Rabu 20 November 2024.
Berangkat dari persoakan itulah, pembangunan kantor LPS di IKN terkendala oleh perubahan data.
Pembanguna kantor perwakilan di IKN menjadi salah satu kegiatan yang sempat membuat realisasi anggaran belanja modal LPS terbilang masih rendah.
Dia memerinci realisasi belanja modal LPS pada triwulan III 2024 Rp 68,72 miliar atau 15,66% dari anggaran belanja modal triwulan III yang sebesar Rp 438,75 miliar.
“Antara lain penyiapan kantor LPS di IKN dan pembelian lahan, serta pembangunan satu gedung kantor perwakilan,” tukasnya.
Pembangunan kantor LPS di IKN telah di-groundbreaking Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu 17 Januari 2024. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1 triliun.
Pembangunan Kantor Pusat LPS di IKN, bertujuan untuk mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah, serta bentuk nyata dari LPS untuk memberikan rasa aman dan rasa tenang melalui program penjaminan bagi nasabah perbankan dan asuransi di seluruh pelosok negeri.
Jokowi saat itu mengatakan, kompleks perkantoran LPS yang bernama Arthadyaksa akan memiliki 3 gedung utama.
Terverifikasi Dewan Pers