IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono diterget Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan ekosistem eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam waktu empat tahun.
Untuk mewujudkan target tersebut, Basuki Hadimuljono merasa perlu meminta arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menurut Basuki, pihaknya perlu meminta arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas karena salah satu pihak yang menginisiasi masterplan pembangunan IKN.
Sedangkan oleh Presiden Prabowo Subianto OIKN diminta untuk menyelesaikan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif serta legislatif dalam periode 2025-2028.
“Saya minta arahan beliau, sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang harus saya selesaikan,” ujar Basuki di Kementerian PPN/Bappenas, Senin 18 November 2024.
Selain arahan, Basuki juga melaporkan progres pembangunan IKN saat ini.
“Mengenai program-program apa saja saya laporkan kepada belia, karena masterplan pembangunan IKN kan juga atas inisiatif Bappenas, kemudian saya yang melaksanakan dari Kementerian PU dulu,” jelasnya.
Proges pembangunan yang dilaporkan saat ini sampai November baik fisik maupun nonfisik.
“Sekarang saya melaporkan progresnya sampai dengan November ini, baik itu mengenai pembangunan fisiknya maupun yang non fisik,” sambungnya.
Progres pembangunan sejumlah Gedung di IKN hampir rampung. Pembangunan Istana Garuda mencapai 99,1%, Istana Negara dan lapangan upacara progresnya 87,6%, serta kantor sekretariat presiden progresnya 94%. Ada juga kantor Sekretariat Negara yang sudah 99,1%.
Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) berjumlah empat. Namun dalam
dalam kompleks kantor Kemenko terdapat 4 gedung sehingga total gedung yang ada adalah 16 unit.
Adapun proyek pembangunan gedung Kemenko I sudah 94%, Kemenko II sudah 61,2%, Kemenko III sudah 85,4% dan Kemenko IV sudah 92,1%.
Untuk rumah susun ASN-Hankam akan ada 47 tower nantinya, namun hingga akhir Desember 2024 hanya ada 40 tower yang akan rampung.
Terverifikasi Dewan Pers