IKNPOS.ID – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan hingga 2045.
Pernyataan ini menepis kekhawatiran publik terkait kelanjutan megaproyek warisan Presiden Joko Widodo di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Oh, tidak (akan mengubah timeline). Tetap (hingga 2045),” kata Diana di Jakarta, dikutip Sabtu 16 ovember 2024.
Related Post
“Bismillahirrahmanirrahim pokoknya,” ssmbungnya.
Prioritas Infrastruktur dan Keberlanjutan IKN
Diana menjelaskan bahwa prioritas pembangunan saat ini difokuskan pada infrastruktur yang mendukung program swasembada pangan dan energi, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Namun, ia menegaskan proyek pembangunan IKN tetap berjalan sesuai anggaran yang telah disiapkan.
“Lanjut, sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo,” ujar Diana, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR.
Penyesuaian Pembangunan Megaproyek
Keberlanjutan pembangunan IKN sempat menjadi tanda tanya setelah tidak disebutkan dalam pidato kenegaraan Prabowo saat pelantikannya pada 20 Oktober 2024.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemudian memastikan bahwa megaproyek ini tetap dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian.
Menurut AHY, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian pusat pemerintahan, meliputi infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proyek ini juga mencakup pembangunan fasilitas pendukung, seperti perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya, empat-lima tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ungkap AHY, Jumat, 8 November 2024.
AHY juga mengakui bahwa pembangunan IKN harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. “Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran,” kata AHY pada 31 Oktober 2024.
IKN Sebagai Simbol Pusat Pemerintahan Baru
Terverifikasi Dewan Pers