Ibu Kota Dipindah ke IKN untuk Merespons Ketimpangan dan Risiko Bencana di Jakarta

IKNPOS.ID – Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah strategis.

Kebijakan ini untuk merespons ketimpangan pembangunan dan mengurangi risiko bencana di Jakarta.

Selain itu, pemindahan ke IKN tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan kawasan timur Indonesia. Tetapi menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat.

Related Post

Progres Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 98%

20:36 Mei 19, 2025

Swasta Pertama di Jantung IKN, Tanda Nyata Ibu Kota Baru Siap Tumbuh

13:24 Mei 9, 2025

Sekolah Internasional dan Kampus Bertaraf Global Mulai Dibangun di IKN, Ini Detailnya

23:15 Mei 5, 2025

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Pemerintah Belum Siap?

22:39 Mei 5, 2025

“Data menunjukkan sekitar 50 persen wilayah Jakarta ini memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Siklusnya itu dari tahun ke tahun semakin dekat. Idealnya untuk kota besar minimal 50 tahunan,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo di Graha Widya Adibrata Sesko TNI Bandung, Selasa, 12 November 2024.

Dia menegaskan pemindahan ke IKN juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa.

Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar IKN dapat terwujud. Sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sampai dengan saat ini, terus dilakukan pembangunan. Kita bisa melihat progres yang sangat pesat dari pembangunan di IKN.  Di antaranya ada Istana Negara, perkantoran, kementerian/lembaga, dan korps diplomatik juga akan diberikan fasilitas untuk pertahanan dan keamanan,” paparnya.

Terkait keamanan di IKN, Kemendagri akan bermitra dengan berbagai pihak. Termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

“Mulai dari kepala desa, lurah, distrik atau camat, sampai dengan pejabat setingkat bupati atau wali kota administratif yang ditetapkan untuk wilayah IKN akan menjadi rekan kerja untuk bersinergi dalam melakukan tugas pengamanan dan pemeliharaan keamanan di Nusantara,” paparnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya kerja sama pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media.