IKNPOS.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang ingin naik jabatan, mereka harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Saya berpendapat begitu (yang mau naik jabatan harus ke IKN,red). Karena kan kalo di Jakarta semua nikmat, ada mal ada ini ada itu, semua fasilitas banyak,” kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.
“Kalau di IKN kan baru dibangun sebagian,yang lengkap ada di Balikpapan, saya melihat ini sebagai test case, kalau berhasil naik pangkat,” tambahnya lagi.
Tito mengatakan bahwa ASN di Kemendagri rebutan pindah ke IKN karena mendapat insentif anggaran dan promosi jabatan.
“Saya melihat di Kemendagri,staf saya, banyak yang mau ikut (pindah ke IKN,red) rebutan, apalagi kalau dikasih insentif. Mungkin instentif tambah anggaran atau insentif promosi,rebutan,” katanya.
Menurut dia, IKN memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan kota lainnya. Misalnya, seperti tingkat polusi yang rendah di sana.
Mantan Kapolri itu mengaku amat tertarik untuk segera bekerja dari IKN.
“Kota yang ipm terendah indeks polusi terendah itu 21 Kota Balikpapan, apalagi IKN-nya, IKN-nya belasan atau mungkin di bawah 10, oksigen semua sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya akan membantu Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan IKN.
“Justru bagaimana saya membantu, saya pengen nembantu Pak Basuki untuk kapan disegerakan (pembebasan lahan). Tugas saya itu sebagai Mendagri untuk menkoordinasikan pemerintah daerah agar mendukung percepatan itu,” papar Tito.
Dia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara yakni Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik juga anak buahnya di Kemendagri.
“Yang kebetulan Pj Bupatinya Pak Marbun adalah staf saya. Kemudian Gubernur Kalimatan Timur Pj nya dirjen saya. Jadi saya menghubungkan dengan cepat pada Pak Basuki,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers