IKNPOS.ID – Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di era digital, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menggandeng salah satu provider telekomunikasi ternama untuk meluncurkan program digitalisasi pendidikan.
Program ini dilakukan melalui penerapan aplikasi Skul.id, yang diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan berbasis internet di wilayah Kabupaten PPU.
Hal ini disampaikan, Disdikpora PPU saat menyelenggarakan sosialisasi program tersebut di Aula Lantai I, Kantor Bupati PPU pada Rabu 6 November 2024 lalu, .
Related Post
Acara ini dihadiri oleh perwakilan operator telekomunikasi, kepala sekolah dari berbagai kecamatan, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Skul.id diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk mempermudah akses pendidikan dan mendukung proses pembelajaran daring bagi pelajar dan tenaga pendidik.
Skul.id: Solusi Digital untuk Pendidikan Berkualitas
Skul.id merupakan aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan digital dalam sektor pendidikan. Aplikasi ini menyediakan materi pendidikan, pengelolaan data siswa, serta fitur-fitur yang memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua.
“Melalui aplikasi Skul.id Telkomsel kami berharap informasi yang diterima lebih cepat, transparan, dan akurat,” ujar Kepala Disdikpora Kabupaten PPU, Andi Singkerru.
Dengan adanya Skul.id, diharapkan para siswa dan guru dapat lebih mudah mengakses sumber daya pendidikan, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar-mengajar, serta memudahkan pemantauan perkembangan belajar siswa.
Selain itu, aplikasi ini juga mendukung proses administrasi dan manajemen sekolah secara digital, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan pengelolaan data pendidikan.
Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Program pelatihan Satpam Gada Pratama yang juga diselenggarakan oleh Otorita IKN menunjukkan komitmen Pemkab PPU untuk melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Terverifikasi Dewan Pers