IKNPOS.ID – Salah satu bangunan yang dipersiapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Masjid Negara yang didesain oleh Alien Design Consultant.
Alien Design Consultant dipercaya untuk merancang Masjid Negara di IKN dengan tugas khusus sebagai Detailed Engineering Design (DED). Alien Design Consultant merancang DED untuk bangunan yang berdiri di lahan seluas 32.124 meter persegi ini.
Masjid Negara IKN mewujudkan dua nilai filosofis mendalam. Pertama, desain melingkar melambangkan harmoni nasional, negara, dan agama dalam masyarakat Indonesia. Kedua, bangunan ini menjadi simbol penguatan hubungan dengan Tuhan, koneksi antar manusia, dan ikatan dengan alam.
Related Post
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, ketika masih menjabat sebagai Menteri PUPR, telah meminta kepada Konsultan Manajemen Konstruksi untuk memantapkan akses dan sirkulasi kendaraan bagi 60.000 jemaah agar lebih efisien, serta memperbanyak ruang hijau di kawasan masjid.
“Tolong kalau ada pohon yang besar dan bagus jangan ditebang, lebih baik dipindahkan. Kita perbanyak tanaman agar lebih hijau,” kata Basuki kala itu.
Basuki menekankan pada sirkulasi/pergerakan jemaah, ketersediaan lahan parkir dan penghijauan kawasan Masjid Negara. Ia juga menugaskan kontraktor dan konsultan manajemen konstruksi untuk segera menyiapkan lahan parkir yang tidak jauh dari bangunan masjid.
Pembangunan Masjid Negara di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya – PT. Hutama Karya KSO dengan biaya APBN senilai Rp940 miliar.
Secara kontrak pelaksanaan pembangunannya sudah dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Groundbreaking Masjid Negara IKN dilakukan pada pertengahan Januari 2024 oleh Presiden Ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Masji Negara IKN juga dilengkapi area plaza, tempat wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan serta utilitas kawasan.
Terverifikasi Dewan Pers