IKNPOS.ID – Kota Balikpapan kini menjadi wilayah yang banyak dikunjungi orang. Ini tak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meningkatnya aktivitas di Kota Balikpapan seiring kedatangan orang dari luar daerah meningkatkan perekonomian, namun di sisi lain tak bisa dipungkiri kemacetan terjadi di mana-mana.
Kondisi itu membuat DPRD Kota Balikpapan resah. Pasalnya kemacetan terjadi di setiap pagi hingga sore, terutama di tiap persimpangan jalan.
Related Post
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri mengatakan, salah satu langkah yang biasanya diambil dalam menangani masalah kemacetan ini yaitu dengan membangun infrastruktur flyover (jembatan layang).
Terkait hal tersebut, DPRD Kota Balikpapan siap mendorong rencana pembangunan flyover sebagai solusi mengatasi masalah kemacetan.
Pihaknya siap bersinergi dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di Kota Balikpapan.
“Bagaimana kedepannya kita bersinergi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), juga kepolisian terkait bagaimana mengatasi masalah kemacetan di kota Balikpapan,” ujar Yusri, Selasa 5 November 2024.
Yusri juga menegaskan, pada intinya pihaknya akan berusaha bagaimana masalah kemacetan yang terjadi di Kota Balikpapan bisa diminimalisir.
Sinergi dengan pemerintah provinsi terkait rencana pembangunan flyover di Kota Balikpapan akan dilakukan. Sebab ini salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan.
Sedangkan untuk membangun flyover, Pemkot Balikpapan memerlukan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Tentunya kita akan mendorong hal tersebut, karena kita butuh flyover untuk mengatasi kemacetan,” ujarnya.
Saat ini Balikpapan mengalami perkembangan pesat dengan dampak kemacetan yang parah.
“Kita melihat sekarang Kota balikpapan sudah berkembang pesat dan kemacetan itu pasti akan timbul,” ujarnya.
Di wilayah Balikpapan mulai dari timur ke selatan sampai ke Barat itu sudah terjadi kemacetan.
Meskpun, kemacetan ini terjadi sebagai pertanda bahwa Balikpapan sedang maju dan berkembang dengan kehadiran banyak orang.
Terverifikasi Dewan Pers