IKNPOS.ID – Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono meminta dukungan SDM kepada Kementeri Pekerjaan Umum (PU). Tak tanggung-tanggung: 1.000-2.000 SDM.
Permintaan itu disampaikan Basuki saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Selasa, 5 November 2024.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu soal permohonan dukungan penambahan SDM untuk Otorita IKN.
Related Post
Menanggapi permintaan tersebut, Dody menegaskan siap membantu menyiapkan dukungan SDM.
“Soal permohonan dukungan SDM memang sudah diminta. Sekitar 1.000 atau 2.000 SDM dari Kementerian PU siap dialokasikan ke OIKN,” ujar Dody pada Rabu, 6 November 2024.
Menurut Dody, selain soal dukungan SDM, dalam pertemuannya dengan Basuki juga dibahas sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek di IKN (Ibu Kota Nusantara) ke depan.
Dody memastikan, Kementerian PU siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait rencana pembangunan IKN.
“Saya dari dulu ngomong PU itu tukang. Kalau teknisnya tanya Pak Basuki sebagai Kepala OIKN. Kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” paparnya.
Mulai 7 November Basuki Ngantor di IKN
Seperti diketahui, usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono langsung tancap gas. Pada Kamis, 7 November 2024, mantan Menteri PUPR ini sudah mulai ngantor di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur.
Tak hanya itu. Basuki juga tengah mengincar peluang investasi swasta. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan di IKN dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
“Saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN. Ini perlu segera ditindaklanjuti. Kan dulu LoI itu nggak hanya investor. Setelah dipetakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor,” ujar Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Minat para investor itu, lanjut Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Terverifikasi Dewan Pers