IKNPOS.ID – Gelombang pendatang yang mencoba peruntungan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berakhir mengecewakan bagi sebagian besar dari mereka yang minim keahlian.
Alih-alih memperoleh pekerjaan layak, ratusan orang justru dipulangkan ke daerah asal karena tidak mampu bersaing di pasar kerja IKN yang semakin ketat.
Pembangunan IKN yang kian masif memang menarik minat berbagai kalangan dari seluruh Indonesia, termasuk mereka yang kurang memiliki kemampuan khusus.
Related Post
Setiap bulan, sekitar 50 hingga 100 orang dipulangkan karena tidak memiliki keahlian yang diperlukan atau modal untuk bertahan, sehingga harus kembali ke kampung halaman.
Sebagian yang terlantar terpaksa beralih sebagai pemulung atau gelandangan, mengakibatkan tekanan sosial pada kota-kota penyangga IKN seperti Balikpapan.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edi Gunawan, menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi masalah sosial ini, pihaknya mempercepat pembangunan rumah singgah yang dapat menampung para pendatang yang terlantar.
“Sebelumnya, rumah singgah ini adalah panti asuhan Manuntung yang kini diperbaiki agar memenuhi syarat sebagai tempat sementara. Rumah singgah dilengkapi tempat tidur, lemari, ruang kunjungan, dan tempat pendampingan,” kata Edi dikutip Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Edi, lokasi rumah singgah di Jalan Milono, Gunung Pasir, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, diharapkan mampu membantu para pendatang hingga mereka dipulangkan atau menemukan jalan keluar.
Pembangunan fisik rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tersebut kini telah mencapai 50 persen dengan pendanaan penuh dari APBD Kota Balikpapan.
“Balikpapan menjadi pintu gerbang utama di Kalimantan Timur, beranda IKN. Karena itu, pembangunan rumah singgah kami kebut agar bisa digunakan untuk menampung sementara para pendatang yang terlantar,” ujar Edi.
Edi menjelaskan bila telantar maka akan dikembalikan ke daerah asal melalui bantuan dana baik dari paguyuban, organisasi sosial, maupun dari Dinas Sosial Kota dan Provinsi.
Terverifikasi Dewan Pers