IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan DPR RI terkait penunjukan Basuki Hadi Muljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda yang mengaku telah mendengar Surpres tersebut telah dikirim ke Pimpinan DPR RI.
Menurut Rifqinizami, penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN merupakjan kabar baik.
Related Post
Pasalnya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia. Dia pun berharap Basuki bisa mempercepat pembangunan IKN.
Rifqinizami mengatakan dalam konteks anggaran, Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan lebih luas termasuk pembangunan dan penataan infrastruktur.
“Dalam konteks budgeting, kami berharap Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,” ujar Rifki kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024.
Dia pun mengatakan Komisi II DPR RI menyambut baik sikap dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem kawasan IKN selesai dalam empat tahun ke depan, atau satu tahun sebelum pemerintahan periode 2024-2029 berakhir.
“Karena itu, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami memiliki, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan,” kata dia.
Dalam waktu dekat, menurutnya Pimpinan Komisi II DPR RI akan segera meninjau kondisi lapangan terkait persiapan dan perkembangan pembangunan kawasan IKN. Peninjauan itu juga bakal dilakukan terhadap penataan kawasan yang didanai oleh non-APBN atau melalui investasi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas dalam retreat bersama Kabinet Merah Putih (KMP) menyampaikan komitmennya menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu empat tahun.
Terverifikasi Dewan Pers