IKNPOS.ID – Komisi II DPR RI pekan ini menjadwalkan pemanggian terhadap semua mitra termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemanggilan itu, dalam rangka berkenalan dengan Ketua serta Anggota Komisi II DPR RI sekaligus pemaparan road map atau rencana strategi sebagai acuan dalam menjalankan program di setiap kementerian dan lembaga.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat internal bagaimana bentuk konkret kegiatan pada masing-masing fungsi.
Related Post
Menurut dia, minggu depan Komisi II akan memanggil seluruh menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga negara yang menjadi mitra komisinya.
”Minggu depan kita akan memanggil seluruh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara yang menjadi mitra Komisi II DPR RI,” ujarnya, Selasa 22 Oktober 2024.
Dalam pertemuan nanti, lanjutnya, pihaknya akan berkenalnya sekaligus menanyakan road map semua kementerian dan lembaga negara yang bermitra.
“Satu, berkenalan. Dan yang kedua, kami ingin mempertanyakan apa yang menjadi road map kementerian di bawah menteri-menteri yang baru ini. Dan tentu bagi kami, tidak ada waktu menunggu. Komisi II akan tancap gas untuk melaksanakan berbagai macam hal sesuai dengan tupoksi kami,” ujarnya.
Seperti diketahui DPR RI telah menetapkan ruang lingkup dan mitra kerja 13 komisi yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Selasa 22 Oktober 2024.
Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur bermitra dengan tiga kementerian dan sembilan badan dan lembaga termasuk OIKN
Berikut ini mitra kerja Komisi II:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Terverifikasi Dewan Pers