IKNPOS.ID – Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berkomitmen tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Komitmen melanjutkan pembangunan IKN di Kaltim, didasari sangat pentingnya pemerataan serta mengurangi beban di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat ekonomi dan populasi.
Kepastian akan melanjutkan pembangunan IKN di Kaltim itu juga diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti.
Diana yang telah menemui Presiden Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu mengatakan, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.
“IKN jelas lanjut. IKN harus lanjut,.” ujar Diana kepada awak media di Gedung Kementerian PUPR, Jumat 18 Oktober 2024.
Pembangunan IKN, lanjut Diana, seperti pembangunan infrastruktur jalan, gedung dan rumah susun terus dilanjutkan.
“Yang lainnya, mestinya ya kayak air dan sebagainya harus lanjut juga, rumah juga,” imbuh Diana.
Diana yang diminta bergabung di kabinet Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, termasuk proyek rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemindahan ASN jjuga akan segera dilakukan Januari 2025 mendatang.
“Ya bismillah (perpindahan ASN awal tahun depan),” tandasnya.
Pihaknya, lanjut Diana belum lama ini telah mengunjungi IKN dan melihat rusun ASN sebagian sudah selesai dibangun dan sudah bisa dihuni.
“Kemarin kan kita terakhir ke sana ya. Kita sudah tahu kalau untuk rusun-rusunnya juga sudah kita bangun, sudah ada yang bisa dihuni tapi kan juga belum maksimal, masih ada yang butuh waktu. Mudah-mudahan Januari sudah ini (bisa dipakai),” jelasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2025 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengatakan, pembangunan IKN 20 persen didanai APBN dan 80 persen dari investasi swasta.
Terverifikasi Dewan Pers