IKNPOS.ID – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menuding Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) hanya terpaku pada pekerjaan menerima uang dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ).
Kinerja Perusda Pertambangan BKS dinilainya sangat tidak optimal. Salah satu perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim ini menurut Akmal belum mengoptimalkan potensi yang semestinya masih bisa dikembangkan.
Kritikan itu dilontarkan Akmal Malik kepada Plt Direksi Perusa BKS Jamiluddin saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2024 di Hotel Fugo Samarinda Sabtu, 19 Oktober 2024.
Akmal mengatakan, BKS sebenarnya potensial bisa menghasilkan penerimaan daerah lebih tinggi. Tapi faktanya perusda ini belum banyak mengoptimalkan potensi yang semestinya bisa dikembangkan.
Akmal pun mengusulkan agar BKS menanam odot yakni sejenis rumput sebagai pakan ternak.
“Pernah tidak terpikir, Perusda BKS ini menanam odot?” tanya Akmal Malik.
Akmal mengatakan, Perusda Pertambangan BKS potensial untuk melakukan berbagai upaya pengembangan bisnis di areal-areal eks lahan tambang.
Misal untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga, tidak hanya terpaku pada pekerjaan menerima uang dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) setiap tahunnya.
“Jika hanya menerima setoran rutin dari penjualan batu bara perusahaan kerja sama, tentu kerja perusahaan daerah menjadi sangat tidak optimal,” ujarnya.
“Ini PR. Jangan sampai, perusda diisi orang-orang malah uangnya makin berkurang. Perusda jangan hanya menunggu uang MSJ,” sambung Akmal.
Dia mendorong agar BKS membuat rencana bisnis yang inovatif demi meningkatkan keuanngan daerah.
“BKS harus buat rencana bisnis yang inovatif untuk meningkatkan keuangan daerah dan membuka peluang kerja baru,” ujarnya.
Untuk pengelolaan lahan eks tambang, Akmal meminta manajemen Perusda Pertambangan BKS bekerja sama dengan masyarakat dan sekolah-sekolah.
Contoh sukses pola kerja sama juga sudah banyak dilakukan perusahaan tambang lain, seperti pengembangan miniranch di lahan eks tambang PT Multi Harapan Utama (MHU), di Kutai Kartanegara.
Terverifikasi Dewan Pers