IKNPOS.ID – PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
”Kami juga memastikan bahwa seluruh proyek strategis di Kalimantan akan terus dikerjakan sesuai jadwal, dengan fokus pada percepatan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, serta peningkatan kapasitas pembangkit,” kata General Manager (GM) PLN UIP KLT Raja Muda Siregar, Jumat 18 Oktober 2024.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggerakkan kawasan industri, menerangi pemukiman baru, serta menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), calon ibu kota baru Indonesia yang bertempat di Kalimantan Timur.
Related Post
Pembangunan jaringan-jaringan baru yang diantaranya adalah Proyek Strategis Nasional ini kelak menyambungkan (interkoneksi) antara sistem distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta memperkuat skema looping jaringan di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan.
Dalam skema looping (lingkaran) maka antarsistem distribusi akan saling mendukung pasokan listrik. Skema ini diterapkan di Kalimantan Selatan di mana jaringan PLN mengeliling provinsi itu sepanjang sisi timur Sungai Negara ke selatan, lalu ke timur melalui Batulicin dan Kotabaru di bagian tenggara, dan kembali ke utara dan terkoneksi dengan bagian selatan Kalimantan Timur.
Jaringan loop itu membentang sepanjang 79.765 km. ”Ini meningkatkan keandalan dan menciptakan listrik tanpa kedip,” kata Raja. Sistem itu juga dipastikan menguatkan sistem distribusi di Kalimantan Timur.
Berada di dalam sistem loop itu jaringan transmisi dan gardu induk baru Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150.000 Volt (150kV) Single Phi Incomer dan Gardu Induk (GI) 150kV Tarjun.
Menurut Raja, di bagian Kalimantan Timur sudah diselesaikan transmisi dari pembangkit di Balikpapan ke IKN berupa SUTT 150kV, dan juga SUTT 150kV GI Tempadung–GI KTT PT MMP.
Terverifikasi Dewan Pers