IKNPOS.ID – Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor penyumbang investasi tertinggi di Balikpapan pada tahun ini.
Investasi tertinggi datang dari sektor transportasi, perumahan dan usaha kuliner merupakan dampak dari pembangunan IKN dan ditambah berbagai sektor lainnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Hasbullah Helmi mengatakan, pihaknya menargetkan investasi sebesar Rp 20 triliun pada tahun ini. Sedangkan saat ini telah tercapai Rp 16 triliun.
Related Post
Helmi menyebut, IKN menjadi salah satu dampak tingginya nilai investasi di di Balikpapan. Balikpapan yang berlokasi terdekat dengan IKN sehingga paling banyak menerima investasi dari berbagai investor.
“Balikpapan adalah kota terdekat dan juga sebagai beranda IKN sehingga banyak investor yang berinvestasi,” ujarnya di Balikpapan, Kamis 17 Oktober 2024.
Investasi tertinggi lanjut Helmi pada sektor transportasi, perumahan, hingga usaha kuliner dan ditambah berbagai sektor lainnya.
Hingga triwulan ketiga tahun ini, nilai investasi di Balikpapan telah mencapai Rp 16 triliun dari target Rp 20 triliun.
“Sedangkan target kami Rp 20 triliun, mudah-mudahan tercapai nanti,” ungkapnya.
Helmi mengatakan, target tahun ini lebih tinggi dari target sebelumnya yakni
Rp18 triliun. Target menjadi lebih tinggi, lantaran tahun lalu pihaknya berhasil melampaui target sebesar Rp 24 triliun.
Namun, lanjut Helmi peningkatan nilai investasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang mumpuni.
Balikpapan telah memiliki Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan para investor dalam pengurusan perizinan.
“Di sini kami terus berusaha meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Berdasarkan catatan DPMPTSP, Mall Pelayanan Publik memiliki kunjungan setiap bulan sebanyak 2.300 orang. Tingginya jumlah kunjungan tersebut menandakan pelayanan yang diberikan cukup baik.
Tetapi apabila jumlah kunjungan menurun bukan berarti pelayanan turun. Sebab, saat ini telah banyak terobosan DPMPTSP demi meningkatnya pelayanan, terutama melalui digitalisasi untuk kemudahan berinvestasi.
Masyarakat tak perlu lagi harus ke Mall Pelayanan Publik, bisa via dalam jaringan (daring).
Dia mencontohkan, terkait izin praktik tenaga kesehatan kini sudah lebih cepat dari sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 14 hari proses perizinan, namun kini hanya satu hingga dua hari.
Begitu juga kalau mengurus izin reklame sekarang sudah tidak perlu datang ke Mall Pelayanan Publik, bisa dilakukan pengurusan via daring.
“Tahun depan juga untuk pelayanan sektor pendidikan seluruhnya akan diterapkan digitalisasi, sehingga mempermudah. Termasuk juga ramah untuk penyandang disabilitas,” tuturnya.
Terverifikasi Dewan Pers